Roby (rompi merah) di persidangan (sumber foto: liputan6.com)

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa (22/4) menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Robby Satria, terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Gitaris band Geisha ini divonis bersalah oleh majelis hakim karena memiliki narkoba jenis satu yakni ganja. Menurut situs Liputan6.com, meski tak berkomentar banyak atas putusan majelis hakin tersebut Robby terlihat kecewa. Ia tak menyangka bakal menerima vonis berupa hukuman penjara.

Kuasa hukum Robby, John Hasyim mengaku terkejut dengan putusan majelis hakim. Karena tim pengacara sejak awal yakin kliennya bakal menjalani rehabilitasi dan bukan hukuman penjara. Atas putusan tersebut, pengacara mengatakan masih pikir-pikir. Putusan satu tahun penjara terhadap Robby sendiri sesungguhnya lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Robby hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Jika tak mengajukan banding pencipta lagu hits Lumpuhkan Ingatanmu ini bakal menghabiskan hari-hari ke depannya di dalam jeruji besi. Namun ia tak akan mendekam lebih lama di penjara karena hukumannya akan dipotong masa tahanan yang dilaluinya sejak Oktober 2013.

Robby sendiri dibekuk polisi 8 Oktober 2013 saat kedapatan membawa 5,1 gram ganja. Dari kamar kos Roby polisi juga menyita setengah lintingan ganja. Dalam persidangan Robby dituntut melanggar pasal 127 ayat 1-A Undang-undang Narkoba Tahun 2009.

Dekriminalisasi Amanat Konvensi Internasional

Putusan hukuman penjara terhadap Robby Satria ini menurut penulis bakal menuai pro dan kontra. Bukan karena putusan ini menimpa seorang pesohor namun lebih pada konsistensi penegakan hukum terhadap pengguna narkoba. Seperti diketahui belakangan ini tengah dikampanyekan upaya dekriminalisasi bagi para pengguna narkoba. Mereka yang diciduk polisi karena kedapatan menggunakan atau membawa narkoba akan menjalani masa rehabilitasi di tempat-tempat rehabilitasi resmi yang sudah ditunjuk pemerintah.

Itu artinya, sejauh pelaku kasus narkoba hanya seorang pengguna dan bukan pengedar atau Bandar narkoba, ia akan menjalani proses rehabilitasi. Karena pada dasarnya pengguna narkoba sejatinya adalah korban yang membutuhkan penyembuhan. Ia membutuhkan pertolongan medis untuk keluar dari ketergantungan dan kecanduannya dari barang haram narkoba.

Asumsinya, jika seorang pengguna narkoba dijebloskan ke penjara upaya penyembuhan atau menjauhkan si pengguna dari mata rantai narkoba bisa jadi akan mengalami kegagalan. Sebab bukan rahasia lagi bahwa tempat semacam lembaga pemasyarakatan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Para ‘alumnus’ lapas bukannya menjauh dari narkoba malah justru sebaliknya. Pergaulan dalam penjara yang keras serta godaan narkoba dari berbagai kalangan membuat seseorang yang berupaya lepas dari pengaruh narkoba akan mengalami kesulitan.

Sebelum ini Kepala BNN Komjen (Pol) Anang Iskandar dalam lokakarya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan tegas menyatakan, dekriminalisasi pengguna narkoba bisa menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut Anang Iskandar, apa yang selama ini terjadi yakni pengguna narkoba ditangkap dan masuk penjara adalah paradigma konvensional. Dan paradigma ini mesti diubah. Paradigma ini perlu dikoreksi dengan memberi tempat baru bagi pengguna, bukan dipenjara namun di tempat rehabilitasi.

Anang Iskandar menambahkan, kebijakan dekriminalisasi pengguna narkoba bukan kebijakan BNN yang mengada-ada atau diada-adakan. Namun itu merupakan amanat konvensi internasional hasil sidang PBB mengenai narkotika, di mana pengguna narkoba diberi alternatif penghukuman berupa rehabilitasi.

Sebagai salah satu negara anggota PBB Indonesia harus tunduk pada konvensi tersebut. BNN sendiri saat ini gencar mensosialisasikan upaya dekriminalisasi korban penyalahgunaan narkoba.Bahkan tahun 2014 ditetapkan oleh BNN sebagai “tahun penyelamatan” bagi pengguna narkoba dengan rehabilitasi medis, sosial dan pasca-rehabilitasi.

Edukasi mengenai hal tersebut terus disebarkan ke berbagai kalangan. Namun menurut Anang Iskandar, belum semua pihak memahami ‘maksud baik’ BNN tersebut. Masih banyak kalangan yang belum mengerti mengapa pengguna atau penyalahguna narkoba justru dimasukkan ke rehabilitasi dan bukan dihukum penjara.

Selain masyarakat biasa, soal dekriminalisasi menurut kepala BNN juga belum dipahami oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum terkesan bingung ‘menyelesaikan’ perkara ini.

Dekriminalisasi Jadi Benturan Kepentingan?

Salah bentuk nyata kebingungan yang melanda aparat hukum terlihat dari putusan kasus narkoba yang menimpa gitaris Geisha, Robby Satrio. Putusan tersebut seolah ‘berseberangan’ dengan maksud BNN melakukan dekriminalisasi korban penyalahgunaan narkoba.

Inilah yang menurut penulis bakal menjadi benturan. Di satu sisi Badan Narkotika Nasional (BNN) tengah gencar mengkampanyekan upaya dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba, namun di sisi berbeda para penegak hukum lainnya belum memiliki pemahaman yang setara.

Saya khawatir jika perbedaan paradigma antara penegak hukum ini masih terjadi bakal merusak tatanan dan upaya BNN untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai publik menilai ada tarik-menarik kepentingan diantara para pemangku kebijakan dalam penanganan narkoba. Pemangku kebijakan mesti satu kata dengan perbuatan, satu pemahaman dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari pengaruh buruk narkoba.

Kita tentunya tidak ingin kehilangan satu generasi emas generasi muda akibat pengaruh penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai kita menyesal nantinya memiliki generasi penerus yang tidak bisa dihandalkan lantaran banyak yang tercemar narkoba.