Uang panas

Polemik mengenai dana aspirasi DPR yang diajukan Golkar terus bergulir. Di Twitter penolakan terhadap wacana dana aspirasi begitu kencang bergema. Saya sendiri tak habis pikir dengan usulan Golkar yang satu ini. 15 Milyar rupiah untuk satu anggota dewan jelas bukan jumlah yang sedikit. Akumulasi nilainya jika dijumlahkan dengan seluruh anggota dewan mencapai 8,4 trilyun rupiah.

Jumlah uang yang sulit dibayangkan ditengah kondisi sosial ekonomi saat ini. Apalagi dana tersebut bakal digunakan anggota dewan bagi pembinaan dan pengembangan daerah pemilihannya (Dapil). Sulit percaya dana 15 M itu akan mengalir dengan benar. Bagaimana dengan penyalurannya, siapa yang mengawasinya, dan bagaimana audit terhadap dana tersebut?

Jika DPR –khususnya Golkar– tak bisa menjawab ini semua, lebih baik lupakan wacana dana aspirasi. Keberadannya mencederai good governance yang mati-matian tengah ditegakkan di negeri ini.

Kabarnya sejumlah fraksi siap menolak keberadaan dana aspirasi. Tercatat secara informal –karena belum ada sikap formal fraksi mengenai hal ini, PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN menolak dana aspirasi. Sementara Golkar sebagai pengusul tetap kekeuh bahwa dana ini akan berguna membina masyarakat di Dapil masing-masing anggota dewan.

Entah logika apa yang digunakan Golkar. Yang jelas, dana aspirasi mencuat setelah Golkar menjadi pemimpin koalisi dengan Sekretariat Gabungannya itu. Tampaknya dana aspirasi bakal menjadi blunder bagi SBY yang telah merangkul Aburizal Bakrie kedalam koalisi. Kepiawaian ARB memainkan opini publik bakal menyusahkan posisi SBY sendiri.

ARB diduga akan mati-matian menggolkan wacana dana aspirasi ini melalui kedekatannya dengan SBY. Dan SBY jika tak cermat bisa saja terperangkap.

Hemat saya, wacana ini harus disudahi. Terlalu membebani keuangan negara. Banyak pos lain yang lebih mendesak dan urgent dibandingkan mengurusi pembinaan Dapil.

Siapa yang bisa menjamin bahwa Dana Aspirasi bisa transparan? Siapa pula yang bisa menggaransi dana ini tak menjadi ajang korupsi berjamaah? Jika wacana ini digolkan, hanya menunggu waktu kemarahan rakyat pada anggota dewan.

Mengapa nafsu menimbun harta tak kunjung habis di benak para politisi. Bukankah mereka sudah digaji dengan layak? Bukankah sederet fasilitas sudah mereka terima selama ini? Jangan selalu berlindung dibalik kepentingan rakyat jika berkait dengan uang. Selama ini apakah anda wahai anggota dewan yang terhormat sudah benar-benar mewakili rakyat?

Mari tolak dana aspirasi DPR. Jangan biarkan korupsi dan otak koruptor berkembang lebih jauh di negeri ini. Stop dana aspirasi, bekerjalah untuk kami, rakyat yang memilihmu.

Mana suara anggota dewan? Kenapa tak ada suara individu anggota dewan yangkencang  menolak dana aspirasi? Takut tak kebagian? Saya ketuk suara hati anggota dewan sekalian, tolak dana aspirasi atau revolusi!