Bagi kebanyakan orang mengupil adalah kegiatan yang sangat personal. Biasanya ngupil dilakukan di tempat yang tak bisa dilihat orang lain. Dan biasanya juga kegiatan ngupil itu diikuti dengan membuang upil di sudut ruang atau di ujung meja/ kursi.

Itu adalah cara ngupil orang biasa. Lalu bagaimana jika ngupil itu dilakukan seorang politisi? Yang notabene adalah tokoh publik yang kerap disorot media, yang selalu menjaga citranya di mata publik? Kehebohan lah jawabannya.

Itulah yang terjadi dengan seorang Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Roy Suryo, anggota dewan yang terhormat dari fraksi Partai Demokrat. Roy ketangkap kamera saat mengupil di sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu. Saat DPR tengah memutuskan hasil pansus skandal Bank Century, Roy dengan kesadarannya yang tinggi mengupil. Saat tayang di tv dan diulang berkali-kali, publik pun terperangah. Aneka komentar pun bermunculan. Jorok, tak pantas, tak elok, tak pada tempatnya dialamatkan ke “pakar telematika” itu.

Roy sendiri merasa jengah. Apalagi adegan mengupil di tv itu keluar nyaris berbarengan dengan teriakan “kanak-kanak” Roy Suryo saat ketua Pansus Idrus Marham membacakan kesimpulan hasil kerja Pansus. Roy menyoraki Idrus dengan “huuuuu….huuuu…”. Dan itu dilakukan berulang kali. Lagi-lagi dengan kesadaran penuh.

Konon kabarnya Roy tengah berpikir menuntut balik stasiun tv dan kamera person yang mengambil gambarnya tengah ngupil dan berteriak-teriak. Ia merasa apa yang ditampilkan di tv adalah upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya.

Aneh, bukankah Roy sendiri yang membunuh karakternya dengan bertingkah bak anak TK dan mengupil tidak pada tempatnya?

Melihat dua peristiwa itu, terus terang saya miris. Seorang tokoh publik bertingkah tak sepatutnya. Bukankah sidang paripurna DPR sebuah forum resmi, yang membahas nasib bangsa ini. Ngupil memang manusiawi, dan personal pula. Memang tak ada yang bisa membatasi hak orang untuk melakukan aktivitas ini. Kalau dibatasi salah-salah dikatakan melanggar HAM seseorang. Tapi berhati-hatilah, seperti juga membuang gas sembarangan. Bebas dikeluarkan asal tahu tempat dan waktunya.

Berat memang menjadi tokoh publik. Apalagi itu seorang wakil rakyat. Konstituen pastinya mengharap lebih dari wakilnya di DPR. Entah itu memperjuangkan nasib masyarakat banyak, membuat undang-undang yang pro-rakyat atau ikut bersama menggempur korupsi. Jika DPR hanya dijadikan taman bermain, berseloroh dalam sidang, berteriak-teriak, bersorak-sorai, buat apa jadi wakil rakyat?

Ingat sidang paripurna DPR disiarkan secara nasional oleh sejumlah stasiun televisi. Apa jadinya jika rakyat yang anda wakili menagih semua janji yang pernah anda ucapkan saat kampanye? Apa jadinya pula jika rakyat meminta mandat anda dikembalikan karena bertingkah tak pantas?

Ini era political marketing, dimana citra menjadi jualan utama. Apa jadinya jika anggota dewan dicitrakan sebagai kekanak-kanakan, jorok, dan hanya bisa berteriak-teriak di ruang sidang. Sementara suara seharusnya di ruang sidang nyaris tak terdengar.

Atau inikah pencitraan gaya baru, mencari popularitas ditengah ketidaksiapan membawa amanah ? Kalau itu yang dipilih, bersiaplah tidak popular dan jangan berharap bakal dipilih lagi dalam pemilu mendatang.