3592231640_ea2231a614
Lawan Pasal Karet UU ITE !

Hari ini menurut rencana kasus dugaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional Tangerang dengan tersangka Prita Mulyasari akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Kasus yang bermula dari surat pembaca di  media online Detikcom serta milis ini, akan menjadi kasus terkini dan terhangat  terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika –UU ITE.

Persidangan ini untuk kasus pidana, sementara soal perdatanya Prita kalah dan sedang menanti putusan banding.

Sejumlah Komunitas blogger akan hadir di gedung pengadilan guna memberikan dukungan moril pada Prita. Pita hitam sebagai simbol keprihatinan pada kasus yang menimpa Prita akan dikenakan para blogger.

Balik ke kasus Prita Mulyasari sendiri. Menurut saya kasus ini aneh. Karena tiap hari saya membaca banyak surat pembaca di koran yang mengeluhkan layanan publik, biasanya berakhir dengan bantahan perusahaan/ instansi jika ternyata yang dikeluhkan tiak benar. Atau permintaan maaf jika instansi yang bersangkutan melakukan kelalaian atau menjalankan tugas tidak sesuai prosedur.

Pengalaman saya dan juga banyak kawan yang membuat surat sejenis di berbagai media, keluhan yang dishare ke publik semacam itu bertujuan untuk memberi tahu banyak orang agar berhati-hati dengan layanan instansi tertentu yang bisa jadi tidak standar atau buruk. Ini diungkap agar kasus serupa tidak menimpa orang lain.

Sebuah perusahaan yang baik mestinya memiliki standar operasional yang terpuji dalam menangani keluhan konsumen. Apalagi ini instansi kesehatan yang berhubungan erat dengan persoalan nyawa manusia. Ajak duduk bersama mencari pemecahan bersama jika keberatan dengan isi keluhan konsumen atau pasien. Toh keluhan yang diungkap Prita dalam surat dan emailnya sangat mudah dijelaskan. Ungkaplah semua rekam medis secara transparan. Dengan menolak mengungkap rekam medis seperti permintaan pasien, kecurigaan akan praktek tak terpuji seperti diungkap Prita akan makin membesar.

Dan melaporkan ke polisi adalah tindakan kontraproduktif bagi citra RS itu sendiri. Siapa yang tak malu menjadi musuh masyarakat? Apalagi kasus ini sudah menjadi konsumsi semua pihak mulai dari pers hingga Presiden. Citra baik seperti apa lagi yang bisa dipertahankan dimata publik?

Sebaliknya, pengenaan pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE sendiri menurut saya kurang tepat. Pasal ini multi tafsir dan sangat lentur interpretasi. Coba lihat saja isinya:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sendiri masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Atas dasar apa sebuah email atau surat pembaca bisa dikategorikan sebagai hal yang mencemarkan nama baik atau menghina? Jika melihat konsep pers cetak, surat pembaca merupakan sebuah katarsis pelepasan uneg-uneg pembaca terhadap suatu persoalan, utamanya layanan publik. Dan selama ini keberadaan surat pembaca cukup ampuh dan memiliki posisi tawar yang lumayan kuat bagi perbaikan layanan publik. Tak sedikit instansi yang malah lebih bagus pelayananannya di kemudian hari lantaran sentilan surat pembaca.

Kasus Prita memang menjadi pelajaran berharga bagi publik, terutama pengguna dunia maya. Publik rasanya tidak cukup tersosialisasikan apa dampak pasal-pasal dalam  UU ITE tersebut jika secara luas diterapkan.

Kalaupun pada akhirnya Prita misalnya bebas dari segala tuduhan, mengingat RS OMNI Internasional sendiri kemarin sudah memberi sinyal akan berdamai, apakah kita harus surut? Saya rasa tidak, perjuangan belumlah selesai hingga UU ITE dikaji ulang.

DPR selaku pembuat UU harus ditekan untuk mengamandemen UU ITE. Karena korban sudah jatuh. Akankah UU yang sama juga bakal menyebabkan korban baru? Semoga tidak.