56315_surya_palohIni sekedar kegusaran melihat politik dan media massa di tanah air. Banyak kalangan menilai media kita tak bisa memisahkan dengan jelas mana opini dan mana yang fakta. Media yang saya maksud ya media arus utama (mainstream) bukan new media macam politikana ini.

Sudah bukan rahasia lagi jika beberapa petinggi pers menjadi pengurus partai politik. Ini adalah warisan orde baru yang belum hilang. Dulu pemerintahan Suharto ‘mengajak’ orang pers masuk ke parpol (maksudnya Golkar) dengan tujuan yang jelas, menjinakkan mereka. Artinya, dengan masuk ke internal parpol, jurnalis atau petinggi pers akan terikat dengan aturan main parpol. Sehingga di ujungnya mereka tidak akan bersikap kritis terhadap pemerintah. Cara itu terbukti efektif (dulu).

Sekarang di era yang katanya reformasi dari kehidupan politik orde dulu, kondisinya ternyata tak berubah sama sekali. Coba tengok Surya Paloh sang pemilik Media Indonesia itu tiap hari wira-wiri di kegiatan partai Golkar. Sebagai ketua dewan pembina, posisi SP –begitu dia disapa– cukup sentral. Saat partainya meretas jalan koalisi dengan sejumlah partai ia kerap terlihat diantara Jusuf Kalla dan jajaran partainya. Bahkan beberapa partai politik menyebut namanya sebagai salah satu kandidat cawapres.

Sampai sini, memang tak ada yang aneh dengan posisi SP. Tapi lihatlah media yang dimilikinya. Kebijakan mendukung partai beringin sangat mewarnai pemberitaan MI, terutama sejak JK naik sebagai wapres dan memegang Golkar. Bahkan saat munas Golkar di Bali saat Jk terpilih, jika kita cermat, berita soal Akbar Tanjung nyaris tak terdengar. Semua tentang JK. Seorang petinggi Metro tv ditunjuk menjadi tim sukses yang mengamankan jalan Jk sebagai ketua partai menggantikan Akbar Tanjung.

Setelah itu, hampir di setiap kesempatan sepak terjang SP muncul di halaman MI. Entah itu mendimpingi Megawati saat wawancara di Kick Andy, atau acara-acara partai yang lain. Pendek kata, nyaris wajah SP muncul tiap hari. Paling sedikit dalam sebulan pasti ada di koran atau di Metro Tv.

Kabarnya, aktivitas SP itu wajib liput dan tayang. Tak ada yang bisa membantah jika masih ingin bekerja di lingkungan tersebut. Belakangan, SP ternyata tak merasa cukup muncul di medianya, ia juga membuat iklan di beberapa media besar seperti Kompas. Iklan satu halaman dengan nomor partainya tampil mencolok menjelang pemilu lalu. Terus terang saya bingung, dalam kapasitas apa dia muncul dengan iklan itu. Caleg bukan, capres pun bukan. Kenapa bukan JK yang muncul ya?

Di mana posisi jurnalis media jika pemilik media berpolitik? Apakah harus meliput semua sepak terjangnya? Ataukah bisa mengkritisinya?