Black In News, belakangan ini menjadi hari yang menyedihkan buat saya. Hari senin malam anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Dari tangannya penyidik KPK menemukan uang senilai 90 ribu dolar amerika atau sekitar Rp. 1,062 miliar, Rp.54,55 juta. Jumlah yang cukup fantastis itu didapat dari rekanan Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Ikut ditangkap pula Darmawati, pegawai Tata usaha Dirjen Hubla dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Surabaya, Hontjo Kurniawan. Hebat sekali, seorang pegawai TU bisa menjadi penyuap. Pikiran nakal saya pun bermain, pasti ia hanya sebagai operator lapangan. Jelas ia bukan pemain tunggal.

Penangkapan ini hanya berselang 5 hari setelah partai politik peserta pemilu 2009 berikrar tak akan melakukan korupsi. Jelas ini ironi dan tragedi. Disaat pemerintah berperang melawan korupsi, ternyata praktek ini tetap subur dilakukan, oleh seorang anggota dewan yang terhormat (?) pula.

Menariknya, pelaku berlatar belakang partai yang selama ini dikenal sebagai lokomotif reformasi. Dia adalah salah satu ketua DPP PAN. Partai Amanat Nasional yang didirikan setelah Orde Baru runtuh tentunya punya cita-cita anti korupsi. Sebab suara itulah yang dulu kerap didendangkan sang pelopor, Amien Rais. Halooow pak Amien Rais, saya yakin anda juga pasti sedih. Kader anda tertangkap tangan menerima suap!

Ini juga sebuah tamparan besar bagi PAN menjelang pemilu. Iklan politik yang dibuat dengan biaya milyaran rupiah bisa jadi tak berguna, lantaran setitik noda kasus korupsi. PAN mesti siap-siap menanggung cela akibat ulah kadernya. Kepercayaan rakyat yang makin pintar ini tentunya akan memudar.

Padahal menjelang pemilu partai politik berlomba-lomba memoles citra partainya di mata publik. Partai Demokrat anti korupsi, partai Golkar membawa isu sebagai pemersatu bangsa, sementara PDIP mengusung kepedulian pada sembako murah. Dengan mencuatnya kasus Djamal, PAN beroleh promosi gratisan ke seantero negeri. Sayangnya, promosi gratis kali ini bernada minor.

Saya tak habis pikir, apa pelaku tak kapok melihat rekan-rekannya sebelum ini menjadi pesakitan di ruang pengadilan korupsi? Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sudah ada Al Amin Nur Nasution (PPP) dan Bulyan Royan (PBR) yang juga tertangkap tangan. Jika dijumlah dengan yang lain, dia adalah orang DPR kedelapan yang terkena kasus korupsi.

Mengapa anggota dewan yang terhormat tak juga jera bermain dengan duit panas korupsi? Saya yakin, DPR yang tengah babak belur karena perilakunya di ruang sidang, makin terpojok dengan kasus ini. Siapa lagi yang mau percaya dengan DPR?

Dan hari Rabu ini, kabar menyedihkan datang dari DPP PAN. Ketua Umum-nya Sutrisno Bachir mengumumkan pemecatan Abdul Hadi Djamal selaku pengurus. Namun PAN tak bisa mencoret namanya dari daftar Caleg Pemilu karena yang berhak mencoret adalah Komisi Pemilihan Umum.

Yang saya anggap menyedihkan adalah masyarakat bisa saja tetap memilih koruptor dalam Pemilu nanti. Karena sistem yang tak memungkinkan, apalagi logistik seperti surat suara sudah dicetak, seorang Caleg bermasalah tetap mungkin terpilih menjadi anggota Dewan. Dan Abdul Hadi Djamal tetap punya kans terpilih dalam pemilu nanti.

Semestinya ada mekanisme koreksi dari Kpu terhadap caleg yang sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap. Umumkan saja secara kontinyu siapa saja caleg-caleg bermasalah, sehingga rakyat tak memilih kucing dalam karung.

Pemilu sejatinya memberi muatan harapan bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik. Jika calegnya koruptor, apa jadinya negeri ini? Negeri ini sudah bangkrut akibat perilaku korup masa lalu. Jangan warisi bangsa ini dengan perilaku korup yang baru.

Jadi Black Community, jangan contreng caleg koruptor!