GolputSaya terperangah dengan usulan ketua MPR Hidayat Nurwahid soal fatwa haram Golput atawa golongan putih dalam Pemilu yang belakangan dilansir media. Bukan apa-apa, kok pak Dayat –enak menyebutnya demikian– yang selama ini dikenal sangat santun dan berada ‘di ‘tengah’, tiba-tiba mengusung isu ini.

Usulan itu tepatnya begini, pak Dayat minta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi Golput dan wajib hukumnya menggunakan hak pilih dalam pemilu mendatang. Menurut pak Dayat, meski dalam Undang-undang memilih dalam Pemilu itu bukan suatu kewajiban, namun dalam konteks kemaslahatan umat itu wajar adanya.

Usulan pak Dayat ditolak ketua MUI, Amidhan. Alasannya, tak bisa sembarangan MUI mengeluarkan fatwa. Apalagi tak semua persoalan dunia bisa difatwakan. Ia khawatir nantinya yang halal diharamkan, sedang yang haram dihalalkan.

Saya termasuk yang bingung dengan usulan ini, meski saya bukanlah penganut paham Golput. Pemahaman saya yang awam nyaris terbalik-balik. Ini persoalan politik apa masalah agama, ya? Setahu saya, pemilu berada dalam ranah politik yang sangat duniawi. Ia menjadi bagian dari dinamika demokrasi.

Apalagi jelas-jelas hal itu diatur dalam UU Pemilu. Selama ini dinyatakan dengan tegas, tidak ada satupun pasal yang mengharuskan kehadiran warga negara dalam pemilu. Kesertaan dalam Pemilu adalah hak asasi warga negara. Dia melekat dengan kesadaran berpolitiknya.

Kalau fatwa haram sampai ada, saya yakin akan ada benturan kepentingan antara negara yang diwakili undang-undang dengan kepentingan agama tertentu. Dan ujung-ujungnya akan mengusik rasa keagamaan kalangan tertentu.

Menurut saya, tak beralasan ‘memaksa’ warga untuk memilih dalam Pemilu, karena bertentangan dengan hak asasi. Biarkan warga bebas menentukan pilihan, apakah ikut pemilu atau tidak. Jika pemilu dinilai menarik dan menyentuh hajat hidup orang banyak, warga pasti berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya.

Pengalaman Pemilu Amerika yang lalu bisa menjadi pelajaran. Apatisme rakyat dalam Pemilu sebelumnya akhirnya luntur, setelah rakyat Amerika merasa perlu berjuang meruntuhkan kekuasan dengan cara legal melalui Pemilu. Hasilnya pun kongkret, pemerintahan partai Republik yang salah arah, diambil alih Demokrat dengan mandat yang lumayan penuh.

Artinya, pemilu ampuh menjaring minat masyarakat jika memang dikemas menarik dengan banyak hal yang kongkret.

Saran saya, lebih baik parpol meningkatkan kinerjanya saja. Jangan banyak umbar janji kosong dalam kampanye pemilu nanti. Kasih solusi kongkret buat bangsa ini yang tengah menghadapi krisis multi dimensi.

Libatkan rakyat dalam sebanyak mungkin kegiatan parpol yang kongkret, bukan sekedarĀ  untuk menjaring suara saja. Jangan jadikan rakyat sapi perahan, yang didengar dan digiring saat pemilu, tapi dilupakan sesudahnya.

Kita butuh, pemilu yang mendengar rakyat, bukan rakyat yang mendengar parpol.

*gbr diambil dari sini.