berselancar di atas lumpur
berselancar di atas lumpur

Dear pak Bakri, siapapun anda…kalender di ruang kerja saya sudah masuk tanggal 4 Desember 2008. Saya yakin di ruang kerja bapak juga ada kalender, meski beda jenis tapi pastinya dengan jelas memampangkan tanggal berapa hari ini. Saya juga percaya anda punya sekretaris yang selalu mengingatkan jadwal anda, mulai dari menanda tangani dokumen, bepergian ke luar negeri  atau sekedar mengingatkan jam main golf bersama relasi.

Kenapa saya singgung soal kalender. Ini sekedar mengingatkan, deadline itu sudah terlewati 3 hari pak. Deadline, yang mana? Begitu mungkin pertanyaan anda.

Lho, bapak tak tahu? Kan tanggal 1 Desember kemarin batas akhir yang ditetapkan pak Beye untuk pembayaran ganti rugi kasus lapindo. Pantas saja kemarin pak Beye murka, karena lapindo -perusahaan milik keluarga anda itu belum juga melunasi tanggung jawabnya.

Sekali lagi, pak BELUM MELUNASI TANGGUNG JAWABNYA!

Sebagai orang yang mengurusi kesejahteraan rakyat, apa bapak tak menaruh iba dengan nasib ribuan korban lapindo? Akibat kelalaian dan ketidak cakapan saat eksplorasi minyak lapindo, mereka harus menanggung sengsara yang begitu tidak nikmatnya. Rumah mereka hilang ditelan lumpur, keluarga tercerai berai karena tak bisa menyatu utuh dalam satu rumah. Belum lagi nasib anak-anak yang terpaksa tak bisa lagi sekolah, selain karena sekolahnya tenggelam, juga tak ada lagi biaya sekolah. Jangankan sekolah, untuk makan sehari-hari saja orang tua mereka pusing minta ampun.

Apa ini tak pernah terpikirkan oleh bapak?

Bagaimana dengan pabrik-pabrik di Porong yang berhenti beroperasi, bukan karena hantaman krisis global lho, pak. Tapi karena hantaman lumpur itu. Bagaimana pula nasib ribuan buruhnya? Ngeri membayangkan kondisi ini, apalagi saat ini cari kerja begitu sulit.

Mendiang Marsinah, buruh Nganjuk yang tewas beberapa tahun lalu, pasti juga menangis di alam sana. Ia pasti sedih meratapi nasib kawan-kawannya sesama buruh, karena ia juga pernah menjadi bagian dari geliat ekonomi di Porong. Ia pasti sangat terpukul jika melihat kota Porong sekarang hanya tinggal nama dengan kolam lumpur raksasa. Suatu hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Betapa banyak harapan yang kandas, masa depan yang binasa, hanya karena eksplorasi yang salah kelola. Kalau di luar negeri, persoalan lumpur macam ini masalah serius lho, pak. Perusahaan yang membuat kesalahan eksplorasi akan mendapat sanksi keras, setimpal dengan kecerobohannya. Dianggap tidak membuat studi kelayakan yang cukup, serta tidak punya kepedulian pada nasib orang banyak.

Bisa saja perusahaan semacam ini sudah ditutup karena mencemari dan merusak lingkungan. Pemiliknya juga sudah jadi pesakitan karena tak mau membayar ganti rugi!

Tahukah bapak, saat ini ribuan warga Porong tinggal dimana? Mereka ada yang mengungsi di tenda-tenda, di lorong pasar yang sempit, hingga rumah-rumah kontrakan. Mereka tak lagi sejahtera, pak. Mereka kini jadi pengungsi di tanah milik sendiri. Padahal sebelumnya mereka adalah pemilik sah Porong.

Pak Bakri, menurut majalah Globe Asia, anda dinobatkan sebagai orang terkaya di negeri ini bahkan se-Asia Tenggara. Wah. Dengan kekayaan mencapi 84,6 trilyun rupiah, pastinya akan dengan mudah anda menyelesaikan  perkara lumpur lapindo. Toh, ganti rugi yang harus dikeluarkan tak akan membuat dinasti keluarga anda jatuh miskin. Buktinya, di tengah perkara lapindo yang belum kelar, adik anda  mampu menikahkan anaknya dengan biaya yang cukup aduhai!

Jadi, bayar dong sisa ganti ruginya. Itung-itung CSR, corporate social responsibility yang lagi ngetrend itu, pak. Itu hak para korban yang harus dipenuhi.

Kata pak Beye, Aceh yang begitu kusut aja bisa diselesaikan, mengapa soal lumpur ini berlarut-larut?

Ngomong-ngomong, dari tadi saya menyebut nama pak bakri-pak bakri…ini membicarakan pak bakri yang mana ya?